Orientasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pasca Penyetaraan Jabatan
Mamuju – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Orientasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan bagi para analis kebijakan hasil penyetaraan jabatan yang bertempat di hotel Grand Putra Mamuju, 29 Mei – 1 Juni 2023 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 40 orang analis kebijakan dari pemerintah provinsi dan kabupaten.
Orientasi jabatan fungsional ini dilaksanakan unruk memberi penyegaran pemahaman yang menyeluruh tentang tugas dan fungsi jabatan ini searah dengan komitmen pemerintah agar birokrasi masa kini memiliki lebih kaya fungsi sedikit struktur, agar dalam bergerak mengadaptasi perubahan yang ada cepat, adaptif, sehingga organiasais semakin lincah dan semakin dapat mengadaptasi perubahan sehingga innovasi selalu terkemuka sebab kebijakan organisasi terlebih dahulu mendapatkan saringan. Yang luar biasa dari pengambil kebijakan sebab telah melalaui analisis kebijakan yang mendalam.
Selain itu, posisinya juga dikaitkan dengan Analis kebijakan itu sendiri adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang utk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Maka untuk membantu memberikan pemahaman tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para analis kebijakan, hasil penyetaraan jabatan di pemerintah provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten, maka BPSDMD Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Orientasi Jabatan fungsional
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris, didampingi kepala BPSDMD Prov Sulbar, Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd dan Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara, Makassar.
Dalam sambutannya, Sekprov Muhammad Idris mengatakan bahwa kegiatan orientasi jabatan fungsional ini terlaksana sebagai bentuk dari kebijakan nasional hasil penyetaraan jabatan. Lanjut disampaikan, untuk bisa jadi analis kebijakan, minimum kerangka dasar kebijakannya harus diketahui, mulai dari memahami konteks-konteks kebijakannya, memformulasi kebijakan sampai akhirnya membuat rekomendasi kebijakan. Namun yang paling utama dari semua itu adalah menumbuhkan alternatif pengambilan keputusan. Sehingga melalui pengambilan keputusan tersebut, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap OPD itu sendiri serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara adil.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala BPSDMD Prov. Sulawesi Barat Farid Wajdi mengatakan bahwa perubahan sistem struktural minded ke fungsional minded perlu adanya adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian agar tugas sebagai analis kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, menghadapi tantangan organisasi yang dilakukan oleh Sulawesi barat yaitu :
- KAPASITAS FISKAL TERBATAS
Pendapatan Daerah Prov. Sulbar sangat Bergantung Pada TKDD, total APBD sekitar ±2 Trilliun, dimana Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar 21.84% dari total Pendapatan Sulbar. Diperlukan Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD, Peningkatan Investasi melalui pelibatan sektor Privat/Swasta.
- PENGENTASAN KEMISKINAN
Kemiskinan masih berada di atas Nasional sebesar 11,92% di tahun 2022. Kemiskinan Ekstrem 2,94%. Garis Kemiskinan sebesar Rp 426,977 (Rp/kapita/bulan). Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 2.09 poin, Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0.52 poin.
- KINERJA EKONOMI BELUM AKSELERATIF
Pertumbuhan ekonomi pasca pandemic covid-19 terus mengalami kenaikan, namun belum mampu berada pada titik awal sebelum pandemi yang selalu di atas Nasional. Capaian di Triwulan I’ 2023 mencapai 3,59% dan Nasional sebesar 5.03%,
- MASIH RENDAHNYA KUALITAS SDM
IPM di bawah Nasional 66,92 poin. Angka Stunting tertinggi ke-dua nasional 35%. Angka Anak tidak Sekolah sekitar 44.493 jiwa, dan angka pernikahan usia anak sebesar 11,70%. Kualitas tenaga kerja yang masih rendah, sebanyak 60,1% Penduduk yang bekerja adalah tamatan SLTP ke Bawah.
- TERBATASNYA INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS
Kelima tantangan ini menjadi hal yang perlu dicarikan soslusinya sehingga diharapkan para analisa kebijakan ini dapat memberikan rekomendasi dari berbagai permasalahan yang di hadapi masa kini, pungkasnya.
