Mamuju – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Barat, yang membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (10/9).
Rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD ini menjadi forum strategis bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan kritik konstruktif terkait arah kebijakan fiskal daerah yang tertuang dalam Ranperda APBD 2026.
Kepala BPSDM Sulbar drg. H. Asran Masdy, SKG.,MAP, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam rapat tersebut merupakan bentuk komitmen BPSDM untuk selalu mendukung kebijakan pemerintah provinsi, khususnya dalam konteks pengembangan kualitas aparatur.
“APBD bukan hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan daerah. BPSDM siap berperan dalam memastikan kapasitas aparatur selaras dengan kebijakan prioritas yang ditetapkan dalam APBD 2026,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa arah kebijakan APBD 2026 yang disampaikan Gubernur sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, terutama dalam mencetak aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas.
“Visi Gubernur untuk membangun Sulawesi Barat yang maju, sejahtera, dan berkeadilan harus ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Di sinilah peran BPSDM untuk memastikan setiap program pelatihan dan pengembangan aparatur mendukung visi besar tersebut,” tambahnya.
Dengan adanya sinergi antara kebijakan fiskal melalui APBD dan peningkatan kapasitas aparatur, diharapkan program-program prioritas daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.